Oleh: Nawawi A Manan
Meski telah menugaskan para spionnya cukup lama dengan menyamar sebagai pedagang dan pekerja kasar sebelum menguasai Indonesia pada 1942, analisis Jepang terhadap kondisi bangsa Indonesia kurang akurat.
Pemerintah militer Jepang (Dai Nippon) tidak memahami kedudukan dan tingginya martabat para ulama. Dai Nippon menangkap K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Mahfudz Shiddiq dengan tuduhan mendalangi aksi perusakan pabrik gula. Kedua tokoh itu ditangkap karena menolak saikere — penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Amaterasu Omikami (Dewa Matahari) dengan membongkokkan badan seperti ruku’.
Mbah Hasyim dibebaskan setelah ditahan 4 bulan karena mendapat reaksi hebat dari para santri dan tokoh-tokoh NU. Karena takut kehilangan dukungan umat Islam, Kepala Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan) kemudian mengundang 32 ulama dari Jawa dan Madura untuk minta maaf. Dan, sejak saat itu, Jepang terus berusaha menjalin kerja sama dengan para ulama untuk menghimpun kekuatan dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Di antara upaya yang dilakukan ialah meminta Mbah Hasyim menjadi presiden.
Dalam diskusi rutin di Islam Nusantara Center (INC) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 8 Agustus tahun lalu, penulis buku Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad Zainul Milal Bizawie menceritakan bahwa Jepang pernah melakukan penjajakan tentang tokoh yang pantas menjadi pemimpin Indonesia. Simpulan dari berbagai masukan, yang paling pantas dan mendapat dukungan luas menjadi pemimpin bangsa Indonesia adalah Mbah Hasyim.
Gunseikan mengutus seorang tokoh pergerakan bernama Maruto untuk menyampaikan keputusan itu kepada Mbah Hasyim, tetapi Mbah Hasyim menolak. Beliau mengatakan bahwa yang pantas memimpin Indonesia adalah Bung Karno.
Ketika menyampaikan sambutan pada haul ke-6 (2015) Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Gus Sholah menceritakan alasan penolakan Mbah Hasyim, bahwa Mbah Hasyim adalah kiai yang tugasnya mengurus pesantren dan beliau tidak mungkin meninggalkan pesantren. Beliau mengutamakan pendidikan untuk melahirkan kader-kader militan dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.
Pada Muktamar ke-15 NU di Surabaya (1940), para ulama telah membahas tokoh yang layak menjadi presiden. Mereka melaksanakan musyawarah terbatas dan tertutup dipimpin oleh KH Mahfudz Siddiq, dengan peserta 11 orang tokoh NU. Hasilnya: Bung Karno mendapat dukungan 10 suara dan Bung Hatta 1 suara.
Para ulama tidak memilih KH A Wahid Hasyim atau KH Mahfudz Shiddiq yang sesama tokoh NU atau tokoh Muslim lain, seperti Mr Moh Natsir dan KH Agus Salim, atau Bung Hatta yang lebih santri daripada Bung Karno. Sebab, ibarat sebuah kata, Bung Karno sudah bermaqam fa’il karena sejak berusia muda sudah berkorban untuk memerjuangkan kemerdekaan bersama para tokoh pergerakan.
Karena dukungan Mbah Hasyim dan NU, Bung Karno memiliki pengaruh kuat, terutama dalam lingkungan pesantren dan kelompok Islam. Meskipun demikian, dalam kabinet pertama (presidensial) yang dibentuk Bung Karno setelah setelah proklamasi kemerdekaan, orang NU yang masuk hanya KH A Wahid Hasyim (menteri agama).
Bung Karno tidak merasa harus membalas budi kepada Mbah Hasyim dan NU, Mbah Hasyim pun tidak meminta Bung Karno agar memberikan jabatan menteri kepada orang NU.
“Selain tidak boleh gila jabatan, ajaran Mbah Hasyim lainnya ialah bahwa ibadah dalam Islam tak sebatas ritual keagamaan, tetapi juga ibadah sosial dan kenegaraaan. Akan tetapi, hanya tokoh dan ulama NU masa lalu yang mampu menerapkan ajaran Mbah Hasyim,” kata Gus Sholah (CNN Indonesia, 27/12/2015).
Penulis adalah jamaah Asosiasi bukan Gus (Asiabagus).
