Situs Resmi PCNU Kab. Sidoarjo

Budaya Mutu, bukan Budaya Butuh

Foto penulis.

Oleh: Fahmi Achmad

Simpang siur calon kepala daerah Sidoarjo antara kader NU atau bukan yang layak memimpin, menggiring saya membaca kembali artikel seorang wartawan senior Jawa Pos, edisi 9 September 2018 di nusidoarjo.or.id. Judul artikelnya Mbah Hasyim dan Jabatan.

Ditulis oleh Nawawi A. Manan, seorang wartawan yang belum tamat MTs/SMP namun pernah 2 kali jadi penulis terbaik nasional dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isi tulisannya yakni fakta sejarah bahwa pendiri NU itu tak doyan jabatan, apalagi jabatan politik.

Hal itu seharusnya jadi pemahaman kader NU maupun kader partai politik lainnya untuk menempatkan NU sebagaimana mestinya. Bukan berarti NU harus steril dari politik, jangan pula beropini NU selalu berpolitik (praktis). Politik kebangsaan memang iya, untuk merawat warisan Wali Songo.

Namun, tidak pula menutup kesempatan kader NU memuncaki jabatan politik. Sebelum nemuncaki itu, proses sebagai kader NU harus tuntas. Artinya ujian mutu, potensi, dan kompetensi sebagai tolok ukur kelayakan.

Supaya para kader tersebut tak terseret dalam hegemoni politik yang cenderung pada opini bukan riset ilmiah dan akademis.

Dr. Kenneth Hinton, salah satu dosen asal Amerika di kampus swasta Surabaya sempat melarang mahasiswanya demonstrasi. Pasalnya, ia beranggapan bahwa Indonesia maju bukan karena komentar dan kritik kepada penguasa, tetapi karena potensi dalam berkarya dan mencipta.

Dipertegas lagi dengan film London has Fallen, ketika presiden Amerika yang diperankan Aaron Eckhart berpesan kepada ajudannya sebelum ia tertangkap teroris untuk dieksekusi mati.

Pesannya cukup sederhana, yakni Sampaikan kepada anakku, jangan banyak menuntut dan mengkritik. Artinya, di negara maju sekelas Amerika kritik sangat dibatasi oleh diri sendiri dan keluarga. Silahkan mengkritik, tetapi dengan kompetensi dan keahlian yang sudah teruji secara empiris dan akademis.

Kembali ke masalah jelang Pilbub, mau kader NU atau kadernya siapapun silahkan, asalkan berkualitas. Boleh didikan rezim, boleh status quo atau barisan sakit hati, boleh kader muda yang melalui partai atau independen.

Intinya, mereka yang ingin berebut W1 atau W2 jangan ke-PD-an dan yakin jika tak memiliki kualitas yang terukur. Ya, minimal pernah menanam, itupun tanaman yang ditanam dengan keahlian.

Pasalnya, Sidoarjo adalah kota mandiri dengan penduduk yang peka terhadap perkembangan zaman. Sehingga, tak diinovasi pun mereka memiliki kemampuan menginovasi diri sendiri.

Seperti halnya kader NU yang saat ini sudah berkembang. Mereka yang dulunya di pondok pesantren sekarang mulai memenuhi jagat dunia maya. Mereka yang dulunya hanya menguasai kompetisi keagamaan, sekarang sudah ada yang juara dunia olimpiade sains -baca Cleona, Santri NU Level Dunia (nusidoarjo.or.id, edisi 2 Oktober 2018).

Jadi, calon pemimpin Sidoarjo mendatang sangat bijaksana jika kita memihak pada budaya mutu, bukan budaya butuh. Kader NU atau bukan, lebih elok dan indah jika dibahas dikalangan internal NU sendiri karena NU bukan partai politik. Bukan diblow up di media yang seolah “Ada politik, Ada NU”.

Yang jelas, kader NU tetap ada dan akan mewarnai kancah politik dengan politik kebangsaan untuk merawat tradisi dan mengawal NKRI. Kader NU juga gak pethe’en ambe jabatan jika ditarik-tarik ke politik. Karena pendirinya lebih memilih kembali ke pesantren mencetak generasi dari pada memimpin negeri hadiah penguasa.

Kader NU zaman now adalah kader yang memiliki selain saya sebutkan di atas yakni sikap. Selain itu, kader yang paham bahwa dirinya berbeda dari sekedar makhluk yang diam, hanya mencari aman, dan keuntungan di NU.

Penulis merupakan kader dan seniman NU.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.